Ketua DPP Bidang Perencanaan dan Pembangunan Nasional Partai Gerindra, H Sumail Abdullah mengatakan, partainya punya semangat untuk menempatkan kadernya di pemerintahan.
SITUBONDO - Jaenur Ridho telah menghadap DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani didampingi politisi gaek Gerindra asal Banyuwangi, Jawa Timur, H Sumail Abdullah.
Kans mantan Ketua DPC Gerindra Situbondo, Jaenur Ridho, untuk maju di Pilkada Situbondo 2024 kian besar.
Ketua DPP Bidang Perencanaan dan Pembangunan Nasional Partai Gerindra, H Sumail Abdullah mengatakan, partainya punya semangat untuk menempatkan setiap kadernya di sejumlah posisi di pemerintahan.
Posisi yang kemungkinan bakal diisi oleh Jaenur Ridho adalah Calon Wakil Bupati Situbondo yang bakal diperebutkan pada Pilkada Situbondo 27 November 2024 mendatang.
Baca Lainnya :
Posisi yang diincar itu antara lain gubernur maupun wakil gubernur, bupati maupun wali kota. Jika selama ini para kader Gerindra banyak berjuang di kursi legislatif, kini mereka ingin mendampingi Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih di pemerintahan.
"Program - program dari pusat dapat terlaksana dengan baik apabila ada kader - kader yang lama berjuang dengan Partai Gerindra menjadi kepala daerah," papar H Sumail Abdullah yang juga anggota Komisi V DPR RI.
Hasil Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) Gerindra Situbondo yang telah digelar beberapa waktu lalu, sejumlah Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerindra di Kota Santri mendukung petahana, Karena Suwandi, untuk maju Pilkada Situbondo lagi.
Saat itu Karna Suswandi yang masih menjabat Bupati Situbondo disandingkan dengan Nyai Khoirani. Menurut H Sumail Abdullah, Gerindra ingin pendampingnya adalah kader tulen.
"Kami ingin minimal di posisi keduanya (wakil bupati) adalah kader Gerindra yang mendampingi beliau (Karna Suswandi)," urai politisi Gerindra asal Desa Watukebo, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi.
H Sumail Abdullah menegaskan bahwa komunikasi mengenai siapa pasangan petahana, Karna Suswandi, berjalan lancar. Ia mengakui bahwa memasangkan calon pemimpin itu butuh keselarasan dan kesepahaman.
"Berpasangan untuk jangka yang panjang, kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu chemistry, tidak bisa kawin paksa. Perlu kecocokan, saling kesepahaman sehingga dalam perjalanannya tidak retak di tengah jalan," pungkasnya.***
